Jika kita mendengar istilah peranserta, niscaya secara refleks segera kita ingat istilah partisipasi yang dalam perkembangannya kini terkandung konotasi “wajib” atau adanya tuntutan. Tidak heran jika penggunaannya makin mendekati istilah lain dengan penghalusan, misalnya meminta sumbangan menjadi: dimohon partisipasinya.
Kesan-kesan yang sama sering muncul pada usaha-usaha untuk atau di masyarakat pedesaan dalam mensukseskan suatu proyek “community development”. Inisiatip, rencana, pokja, dan dananya sebenarnya telah tersedia dari “atas”, baru kemudian masyarakat “digerakkan” peransertanya untuk mau menerima, berusaha memiliki dan memelihara atau merawatnya.
Muncullah kisah klasik yang menyusul setelah proyek tersebut selesai. Masyakat pada gilirannya meminta terhadap pemerintah –yang dianggapnya lebih mampu dan bertanggung jawab terhadap proyek itu- pada waktunya proyek tersebut mengalami kerusakan. Contoh yang menarik tentang ini misalnya dibangunnya sumur pompa tangan di pedesaan. Pada saatnya pompa rusak masyarakat tidak peduli atau bahkan meminta kepada sektor pemerintah yang memberi untuk memperbaikinya. Ini dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara perencanaan –yang berasal dari pusat- dengan kebutuhan masyarakat. Disamping karena masyarakat desa tidak terampil merawat dan memperbaiki pompa tersebut, mereka telah terbiasa dan menikmati kehidupan alamiah mengambil air sumur atau mata air.
Perencanaan yang terpusatkan memang sulit menyesuaikan dengan kondisi obyektif masing-masing masyarakat, dan akan membuat ketergantungan karena aspek swadaya masyarakat tertekan. Kondisi yang sangat majemuk dari masyarakat pedesaan menjadikan persepsi, tata nilai, budaya, aspirasi, harapan, potensi, dan dinamika mereka sangat bervariasi. Apalagi jika cara penumbuhan peranserta tidak mengena atau tidak tepat, maka hanya akan membebani mereka dengan hal-hal baru yang bukan menjadi “bagian” dari mereka dan keluar dari standart perubahan yang diharapkan sehingga menjadikan rasa “rela berubah” menjadi terpaksa, berakibat jadi rasa jemu, ketidakpedulian, bahkan penolakan.
Sebaliknya, ada cerita sukses peranserta masyarakat (selanjutnya disingkat PSM): misalnya masyarakat di suatu desa membangun sendiri sarana cuci kendaraan bermotor secara gotong royong dan swa daya. Proyek itu dimaksudkan menampung tenaga kerja yang belum tersalur, drop-out dan hasilnya dipergunakan untuk pembangunan desa, kegiatan social dan dana sehat bagi warganya. Maka ketika ada kerusakan, mereka secara bersama dan sukarela memperbaikinya. Perawatan, pemeliharaan dan pemanfaatannya terjadi terus menerus, tanpa tergantung pemerintah atau siapapun diluar kelompok masyarakat itu. Hal yang sama terjadi pada pembangunan langgar, masjid, klinik kesehatan atas inisiatip mereka sendiri, direncanakan sendiri, dibiayai, dibangun, dikelola dan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.
Pada kasus pertama tsb. PSM hanya pada tingkat menikmati atau paling tinggi melaksanakan –membantu- pembangunan fisiknya. Sedang kasus kedua yang berhasil itu benar-benar menyentuh hakikat PSM yaitu pada tingkat perencanaan, sehingga secara penuh mereka aktif ambil bagian, melaksanakan, menikmati, mengelola dan memilikinya. Dengan demikian bentuk PSM yang kedua ini dapat menjawab kebutuhan dan memecahkan masalah yang ada, sesuai dengan kesiapan –tata nilai, keterampilan, pola manajemen, dll.- sehingga menumbuhkan rasa percaya dan rasa memperoleh manfaat. Dalam konteks identitas budaya kita, PSM bentuk kedua itu bersifat “nguwongake”, memandang sesuatu dengan layak atas kebanggaan dan harga diri manusia dalam lingkungan masyarakatnya.
PERUBAHAN KE ARAH INOVATIF
Unsur masyarakatnya adalah manusia, maka secara naluriah maupun harkat kemanusiaannya pasti mau dan ingin berubah sesuai dengan tingkat-tingkat kebutuhannya. Sehingga masyarakatpun bisa berubah. Tuntutan kebutuhan akan mendorong kebutuhan interes, yang pada gilirannya merubah sikap dan tata nilai. Maka intervensi –yang merupakan keharusan atau karena konsekwensi logis peningkatan PSM- memerlukan kearifan untuk menangani akibat samping dari perubahan masyarakat kea rah inovasi, sebagai masalah baru.
Sebagai contoh, masyarakat yang telah konsern terhadap pelayanan kesehatan, merubah cara memperoleh pengobatan dari tradisional ke modern. Sehingga nilai-nilai tentang sehat-sakitnya berubah, dengan konsekwensi menuntut kemudahan (jarak, kecepatan, biaya, dll.) pelayanan kesehatan dan pada tahap lanjut canggihnya pelayanan. Jika agen pengubah (pengintervensi) tidak siap, yang terjadi justru hambatan untuk peranserta.
Selain itu diperlukan secara mutlak kecerdikan untuk menggambarkan bahwa suasana sekarang tidak cocok dengan perkembangan yang ada dan bahwa perubahan yang akan terjadi nanti adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sedang dirasakan –sehingga keinginan mereka terwujud- sebagai penumbuh motifasi. David Gleciher (seperti dikutip Arif Haliman) merumuskannya secara eksplisit sebagai hasil kali dari factor ketidakpuasan, kejelasan keadaan yang diinginkan dan langkah pertama jika lebih besar dari hambatan untuk berubah, yang menyebabkan suatu masyarakat bersedia berubah (C= a b d > R).
Teknik penumbuhan sikap untuk bersedia berubah dapat ditempuh dengan cara kerja sama, dialog, proses belajar-mengajar dengan corak hubungan Pendidik-Pendidik bukannya Pendidik-Terdidik –karena masyarakat memiliki kearifannya sendiri untuk berubah-, meningkatkan kesadaran tentang keberadaan dan keterampilan mereka, saling mengenal dengan lebih baik sehingga saling memahami masalah, potensi, tata nilai, aspirasi dan harapan masing-masing (provider/agen perubahan maupun masyarakat).
Bentuk kongkrit yang telah ditempuh dan dapat dijadikan modal peningkatan PSM dan perubahan masyarakat yang inovatif ialah sistim “KRING” yang dilaksanakan di Banjarnegara. Dengan mengambil bentuk LOKAKARYA sejumlah desa yang dikelompokkan sebagai “kring” bersama dinas/instansi lintas sektoral dan LSM yang dikenal sebagai “PPSE” (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi).
LATAR BELAKANG SISTEM KRING
Banjarnegara adalah sebuah Kabupaten dengan sarana komunikasi dan transportasi yang kurang memadai, sehingga walaupun berada ditengah-tangah antara Kab. Pekalongan di utara, Wonosobo di timur, Kebumen di selatan dan Purbalingga di barat, untuk mencapai Banjarnegara hanya relatif mudah lewat Wonosobo dan Purbalingga, dengan jalan naik-turun dan banyak tikungan. Menuju ke Pekalongan hanya lewat jalan kabupaten yaitu Kecamatan Kalibening, dengan kondisi yang bergunung-gunung, praktis tak banyak peminat. Dan bahkan menuju langsung ke Kebumen belum ada jalan.
Dengan luas 1.069.709 Km2 terbagi menjadi 18 kecamatan, dikelompokkan kedalam 5 wilayah Pembantu Bupati dan terdiri 279 desa. Berpenduduk 730.000 jiwa dengan dukungan usia 15-44: 43% dan 99% beragama Islam. Sebenarnya ¾ obyek wisata Dieng Plateau milik Banjarnegara, hanya saja pintu masuknya lebih mudah lewat Wonosobo, sehingga Dieng lebih dikenal sebagai “milik” Wonosobo.
Secara fisik wilayahnya menjadi 3 region yaitu sebelah SELATAN merupakan daerah bergunung-gunung, dengan ketinggian antara 300-700m diatas permukaan laut, karena erosi yang terus menerus menjadi kurang subur. Bagian TENGAH menjadi daerah yang subur, lembah sepanjang S. Serayu dan lebih padat penduduk. Sedang bagian UTARA merupakan daerah pegunungan, volcanos aktif dan cukup subur (ingat peristiwa Sinila), diantaranya mencapai ketinggian 100m lebih diatas permukaan air laut. Berdasarkan data statistic ternyata Tanah kering merupakan bagian terbesar (62,79%), dibanding Sawah (18,11%), Hutan Negara (15,51%), lain-lain (3,41%) dan Perkebunan Negara/Swasta (0,15%).
Secara umum, Banjarnegara hingga tahun 70an merupakan daerah yang belum berkembang dan menurut PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menempati peringkat ke 35 se Jawa Tengah. Masyarakat mengingat masa silam itu sebagai kesan yang mendalam karena banyaknya kasus apa yang disebut Kemungkinan Kurang Makan. Juga merupakan daerah endemic MALARIA tertinggi se P. Jawa dan Bali, sehingga sampai sekarangpun masih ada anggota masyarakat yang menjawab pertanyaan dokter, apa sakitnya, dengan jawaban singkat dan impresif: “malarianen” sebagai keluhan demamnya. Dengan masalah rendanhnya tingkat kesehatan dan lingkungan hidup serta kemiskinan, maka pada tahun 1972 angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) berkisar pada angka 176 setiap 1000 kelahiran hidup.
DESA-DESA MODEL UNTUK PKMD
Pada mulanya usaha “community development” di Banjarnegara memanfaatkan “entry point” usaha pengembangan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) yang awal perkembangannya dikenal sebagai Primary Health Care (PHC). Di desa Sirkandi Kec. Klampok dirintis pertama oleh klinik RB. YAKKUM pada tahun 1971 dengan memperkenalkan konsep dana sehat. Ternyata masyarakat lebih membutuhkan meningkatnya hasil pertanian. Setelah dibangun sejenis dam yang kecil sehingga pertanian mereka lebih baik, maka PKMD dengan dana sehat berhasil. Dengan pola sama desa Karangsalam dan Klampok dibina oleh Puskesmas Klampok. Desa tersebut sukses setelah diperkenalkan biogas untuk memproduksi gula kelapa. Sisa waktu karena penggunaan biogas itu –atas usaha Puskesmas- dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan PKMD: taman gizi, pos obat, dana sehat, dll.
Sukses PKMD lewat biogas diangkat oleh harian berita KOMPAS pada tahun 1973, sehingga mengundang OXFAM datang ke Banjarnegara. Maka setelah diskusi-diskusi yang intensif antara OXFAM sebagai donor, YAKKUM, DOKABU (Kepala Dinas Kesehatan dr. Arif Haliman, MPH), Pemerintah Daerah (Bupati: Suwaji, Sekwilda: Zaelani) bersama dinas terkait –dengan upaya PKMD/PHC- disepakati oleh Bupati untuk dibentuk suatu badan nonstruktural untuk program-program “community development” pada tahun 1974 disebut PPSE (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi) diketuai oleh dr. Arif Haliman, sekertaris: Zaelani dan anggota kepala dinas terkait (ex afficio).
LOKAKARYA DENGAN SISTIM KRING
Pengembangan PSM melalui PKMD dengan model-model Sirkandi, Karangsalam dan Klampok diatas berlanjut desa per desa setelah masyarakatnya mau berperanserta dan bersedia berubah ke arah cara-cara hidup yang inovatif dan kritis kemudian berkembang menjadi pembentukan kader kesehatan, gizi, PKB, Pemberantasan malaria dll. Bahkan pernah diadakan cara yang sejenis untuk pemberantasan buta huruf –yang sekarang dikenal dengan kelompok belajar (kejar).
Hingga pada pertengahan tahun 1979 terjadi “outbreak” malaria yang luar biasa, maka atas inisiatif dr. Agus Suwandono bersama PPSE diadakan Lokakarya “Kring” untuk pemberantasan malaria. Kring dimaksudkan sebagai beberapa desa berasal dari beberapa Kecamatan yang berbeda dikelompokkan menjadi satu untuk memudahkan pembinaan, pemantauan dan pemacuan berdasarkan perbedaan masing-masing. Lokakarya yang pertama tersebut diadakan di desa Sembawa Karang kobar berkumpul 10 desa berasal dari 3 kecamatan yang bertetangga, dipilih 3 jenis perkembangan desa berdasar lamanya dibina yaitu telah relative lebih maju, menengah dan belum dibina. Setiap desa diwakili oleh kepala desa, ketua RT, ketua LKMD, kader maupun tokoh masyarakat.
Bupati beserta semua dinas terkait meskipun harus berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam ikut hadir dan terlibat. Juga Camat, Pembantu Bupati, dan dinas kecamatan. Corak penyelenggaraan adalah dialog, diskusi (kelompok maupun pleno), tanya jawab masalah pencegahan, pemberantasan dan pengobatan malaria, kunjungan lapangan dan pembuatan program untuk pemecahan masalah yang ada. Dengan waktu efektif 3 hari 2 malam, maka pola peningkatan peranserta masyarakat begini mampu menggerakkan PSM secara utuh sehingga perubahan masyarakat kearah yang diharapkan dapat tercapai. Apalagi pengambil keputusan adalah mereka sendiri, berupa program, topik dan masalah yang akan dibahas pada lokakarya berikut dan desa mana yang bertindak sebagai tuan rumah.
Pada tahap berikutnya pola tersebut dikembangkan secara regular setiap 3-4 bulan dengan tuan rumah bergiliran dan peserta menginap dimana lokakarya tersebut diselenggarakan. Sekarang Lokakarya Kring tersebut telah mencakup 112 desa terbagi atas 6 kring. Karena pintu masuknya adalah PKMD yakni lewat Puskesmas dan dikoordinir oleh Camat selaku penguasa wilayah secara lintas sektoral lalu pernah dinamakan Lokakarya Kring PKMD. Pada tahun 1985 diadakan Lokakarya tingkat Kabupaten, maka Bupati waktu itu (Drs. H. Winarna Surya Adisubrata) mengusulkan nama Lokakarya Kring Pembangunan Masyarakat Desa, karena lebih mendekati arti “community development”, dan disepakati hingga saat ini.
EFEK YANG DIPEROLEH DARI SISTIM KRING
Dengan cara penyelenggaraan tersebut diatas, maka diharapkan dan telah dibuktikan efek positifnya antara lain:
· Meningkatnya keterlibatan dua arah, antara provider (pemerintah) dengan masyarakat.
· Terjadinya proses dialog, hubungan yang “nguwongake”.
· Karena proses belajar-mengajar dengan konsep PENDIDIK-PENDIDIK merangsang perubahan dari masyarakat bisu yang hanya berkata “ya” menjadi masyarakat yang kritis sehingga terwujud PSM yang penuh dan hakiki.
· Langsung pada desa:
- Apa yang diprogramkan benar-benar “bottom up”, bukan “top down” yang dimanipulir.
- Saling belajar, studi banding antar peserta, antar desa.
- Efek budaya secara langsung pada tuan rumah karena menghormati tamu dan disurvei (semacam community self survey) serta diadakan studi kasus kunjungan lapangan maka tentu ada pembenahan, siap-siap.
· Hubungan fungsional yang harmonis antara Pemerintah, NGO (Non Government Organization) atau LSM dalam hal ini PPSE dan masyarakat sebagai subyek yang akan membangun dirinya. Hubungan yang ada adalah kerjasama, simbiose mutualistis. Dengan demikian aspirasi LSM tersalur dengan lancar tanpa kecurigaan pada jalur birokrasi resmi pemerintahan. Pada konteks masalah ini ternyata LSM yang ada dapat mengembangkan peranannya sebagai motivator, inisiator, dan “trigger point” untuk meningkatkan PSM.
HASIL YANG DICAPAI
Sejak dikembangkannya PKMD (PHC) dan Lokakarya Kring telah dihasilkan beberapa kemajuan karena peranserta masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan adalah sebagai juara dalam lomba-lomba tingkat Propinsi, misalnya Keluarga Berencana, UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga) dll. Yang perlu dicatat ialah berkembangnya PKMD di semua desa dengan jenis kegiatan dana sehat, pos obat, taman gizi, arisan rehabilitasi (perbaikan) rumah menjadi rumah sehat, pemberantasan penyakit malaria, arisan ternak kambing dan sapi perah, yang semuanya didukung oleh kader yang bekerja sukarela dan masyarakat yang rela membantu tenaga dan bahan lain in natura maupun uang.
Mitos bahwa malaria merupakan “trademark” Banjarnegara berhasil dihancurkan dengan kader, guru UKS sebagai pembuat slide darah malaria jika ada penderita demam yang dicurigai sekaligus bertindak mengobatinya seandainya hasilnya positif. Sehingga kalau pada tahun 1976 dan 1980 ada penderita malaria dengan gambaran darah positif masing-masing 44707-23066, maka pada tahun 1985 “hanya” ada 235 penderita positif. Ditambah dengan upaya membunuh jentik nyamuk dengan “predator” ikan kepala timah dan pola tanam padi, maka angka positif malaria hanya 12 penderita dari 15.891 slide darah yang diperiksa pada bulan Oktober 1986. Selanjutnya lihatlah Grafik hasil Penanggulangan Penyakit Malaria di Kab. Banjarnegara ’74-’85.
Hampir di tiap RT ada kegiatan UPGK, dan 90,4% balita memiliki KMS pada tahun 1984. Arisan rumah sehat menjangkau sekitar 3000 rumah. Perbaikan lingkungan hidup dan penyediaan air bersih ditambah dengan peranserta kader dalam penanggulangan diare dengan Pusat Rehidrasi Desa (penderita diinfus dirumahnya sendiri ditunggu kader kesehatan dan keluarganya) maka angka kematian bayi spesifik karena diare turun dari 41 perseribu lahir hidup pada tahun 1976 menjadi 29 perseribu pada tahun 1980.
Dan yang sangat penting yang telah dicapai dengan model peningkatan PSM di Banjarnegara tersebut talh dikukuhkan oleh pidato laporan Kakanwil Depkes Propinsi Dati I Jawa Tengah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng pada waktu Peringatan Hari Kesehatan Nasional 12 Nopember 1986 yl. di Lapangan Kabupaten Banjarnegara ialah turunnya angka kematian bayi secara mengesankan sehingga menjadi sekitar 40 perseribu kelahiran hidup pada tahun 1985. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara ialah 178 perseribu tahun 1972, 156 tahun ’75, 93 tahun ’79, dan 62 pada tahun 1984. Diantaranya ada Kecamatan yang mempunyai Angka Kematian Bayi 46 perseribu kelahiran hidup pada tahun 1985.
Potensi masyarakat di bidang ekonomi pun mengalami peningkatan yang menggembirakan yaitu dari peringkat ke 35 sampai tahun ’78 se Jateng dengan ukuran PDRB menjadi peringkat 30 pada tahun 1983. Suatu usaha bersama yang terpadu dengan didukung peranserta masyarakat secara dinamik telah menghasilkan “kecenderungan” untuk maju. Maka barangkali model Banjarnegara dapat dikembangkan dan diterapkan di lain daerah untuk mengangkat harkat kehidupan bangsa kita yang sedang bergairah untuk membangun ini.
HASIL PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA
DI KABUPATEN DATI II BANJARNEGARA
TAHUN 1974-1985
Tahun | Jumlah kasus |
1974 | 8.177 |
1975 | 17.685 |
1976 | 47.997 |
1977 | 44.136 |
1978 | 22.691 |
1979 | 12.999 |
1980 | 39.082 |
1981 | 11.521 |
1982 | 2.337 |
1983 | 6.112 |
1984 | 2.098 |
1985 | 235 |
Tulisan untuk lokakarya nasional peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan di daerah (ppmp) di Banjarnegara 4-7 Desember 1986
Tidak ada komentar:
Posting Komentar