Semua orang sudah memahami dan menyadari bahwa kesehatan merupakan modal dasar yang menentukan seseorang untuk menghasilkan sesuatu, antara lain produktivitas, kemampuan belajar, ketahanan fisik dalam olah raga atau bekerja, ketahanan tubuh ketika berhadapan dengan penularan kuman dan sebagainya. Badan Kesehatan Dunia (WHO) merumuskannya menjadi “Health is not everything, but without health everything is nothing”, kesehatan memang bukan segala-galanya, namun semuanya tanpa kesehatan tidak ada artinya. Hal ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi mengapa demikian.
PBB juga menetapkan kesehatan sebagai hak azasi yang harus diperoleh setiap umat manusia. Dengan konsep ini, maka negara memberikan fasilitas, mengorganisir, menggerakkan agar semua rakyat yang menjadi tanggung jawabnya menjadi sehat. Dalam konsep Reinventing Government negara memang sebaiknya tidak menjadi perencana sekaligus pelaksana. Negara (baca: pemerintah) lebih disarankan menjadi pengarah, fasilitator, penjaga mutu pelayanan kesehatan dan penilai (evaluator) yang dilaksanakan oleh masyarakat dan swasta serta dunia usaha untuk meningkatkan kesehatan rakyatnya.
Pemerintah masih berfungsi ganda, sebagai wasit sekaligus sebagai pemain. Peran ini amat sulit dan berat untuk diteruskan, ditengah sulitnya dan mahalnya memperoleh sumber daya karena negara memang sedang dirundung krisis panjang. Di masa depan, masyarakat, swasta (misal LSM) dan dunia usaha sebaiknya mengambil alih peran pelaksana tugas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sedangkan pemerintah bertindak sebagai steering committee, fasilitator dst.
Dalam memperingati HUT RI ke 58 dan Hari Jadi Banjarnegara ke 172, marilah kita telaah bagaimana tingkat kesehatan masyarakat kita, bagaimana sebenarnya Puskesmas dan DKK menggerakkan dan melaksanakan program penyehatan masyarakat, dan bagaimana sebaiknya suatu masyarakat yang mandiri dalam upaya meningkatkan derajat kesehatannya antara lain dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Kabupaten Sehat, dll. Sebagai wilayah yang telah setua sekarang, apakah kita telah berhasil menjadikan kesehatan sebagai hak azasi setiap warganya.
Puskesmas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Di tahun tujuh puluhan, pemerintah pusat membangun banyak Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di semua wilayah di Indonesia. Puskesmas dibangun bukan karena Indonesia secara sendiri menemukan solusi pemecahan masalah kesehatan. Konsep ini adalah hasil pemikiran semua negara yang digerakkan oleh WHO dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indonesia memilki potret yang sama dengan negara berkembang lain yaitu jumlah penduduk besar, miskin sarana akses (infrastruktur), kekurangan sumber daya bidang kesehatan, kekurangan tenaga kesehatan terutama dokter, derajat kesehatan buruk (yang diwakili terutama oleh Angka Kematian Bayi = AKB atau Infant Mortality Rate = IMR di atas 100 per 1000 kelahiran hidup, kala itu setara dengan Arab Saudi).
Puskesmas yang dibangun disemua daerah didisain untuk pelayanan 8 program, lalu 13 Program lalu 18 Program. Penggerakannya sentralistis. Benarlah kemudian yang terjadi, yakni derajat kesehatan kita meningkat, ditunjukkan dengan AKB (IMR) yang menurun. Dan sesuai Global Program WHO di tahun 2000 semua negara anggota harus menurunkan IMR di bawah 50/1000, kita berhasil. Semua mengakui (nasional dan internasional) atas keberhasilan Indonesia dalam bidang kesehatan dengan pendekatan Puskesmas ini. Di bawah ini data kemajuan yang dicapai setelah melaksanakan program tersebut sekian lama, meskipun kita masih paling besar angkanya di ASEAN.
Tabel 1. Human Development Index (HDI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AK Balita) dan Angka Kematian Ibu Bersalin (AKB) di beberapa Negara ASEAN Tahun 2002
Negara | Ranking HDI (Dari 179) | AKB per 1000 LH | AK Balita per 1,000 LH | AKI per 100,000 LH |
SingapuraBrunai Malaysia Thailand Filipina Indonesia | 24 32 61 76 77 109 | 4 8 9 30 32 42 | 5 9 10 37 44 56 | 6 0 39 44 170 334 |
Sumber : Departemen Kesehatan RI
Bagi Kabupaten Banjarnegara khusus untuk AKI dan AKB lebih baik dibandingkan angka Nasional. Namun memang angka ini diperoleh dari cakupan pelayanan (data Puskesmas). Jika kita ingin data yang lebih baik, kita harus melakukan survey (penelitian). Meskipun demikian, data ini menunjukkan adanya perbaikan dari derajat kesehatan masyarakat kita. Peningkatan derajat kesehatan ini khususnya Angka Kematian Ibu Bersalin, juga disumbang oleh kinerja Bidan di Desa yang tersebar di desa-desa kita selama lebih dari 8 tahun.
Tabel 2. Indikator Derajat Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 1998 – 2002
NO. | INDIKATOR KESEHATAN | TAHUN 98 | TAHUN 99 | TAHUN 2000 | TAHUN 2001 | TAHUN 2002 |
1. | AKB | 1,69/100 ribu | 1,15/100 ribu | 2,25/100 ribu | 211/100 ribu | 190/100 ribu |
2. | AKI | Tidak ada data | Tidak ada data | 13,5/1000 | 11,04 permil | 12,39 permil |
3. | AHH *) | 63 Th. | 65 Th. | 65 Th. | 65,1 Th | 65,1 Th |
*) AHH = Angka Harapan Hidup, dikutip dari BPS
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
Di bidang gizi kinerja jajaran kesehatan juga menunjukkan peningkatan. Kinerja ini memang bukan satu-satunya hasil kerja keras tenaga kesehatan, namun juga dibantu oleh peningkatan pendidikan masyarakat, meluasnya informasi lewat media cetak dan elektronik, BKKBN, kegiatan PKK dan insentif dari pemerintah berupa lomba-lomba yang sangat terkenal di masa lalu yaitu UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga), Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan lain-lain. Jadi semua hal yang dilaksanakan secara terpadu akan berhasil lebih baik. Angka-angka detilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3. Data Status Gizi Balita di Kabupaten Banjarnegara tahun 1998 - 2002
NO. | STATUS GIZI BALITA | TAHUN 1998 | TAHUN 1999 | TAHUN 2000 | TAHUN 2001 | TAHUN 2002 |
1. | Gizi Baik | 84,01% | 84,85% | 87,24% | 75,82 % | 87,41% |
2. | Gizi Kurang | 13,64% | 12,95% | 11,16% | 20,83 % | 8,7% |
3. | Gizi Buruk | 2,26% | 2,20% | 1,60% | 0,36 % | 0,59% |
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
Meskipun secara statistik program kesehatan dengan utamanya pendekatan melalui Puskesmas telah menunjukkan hasil. Namun memang hasil tersebut bagi awam “tidak kasat mata”. Masyarakat mendambakan pelayanan kesehatan yang bagus sebagaimana yang telah dicapai pelayanan di BP dan RS swasta. Penyebab ‘kekurang mampuan’ Puskesmas untuk memberikan pelayanan yang baik sangat kompleks. Salah satunya mungkin karena Puskesmas kita mengalami ‘kelelahan’ atau mungkin dalam istilah medisnya “decompensatio cordis” (gagal jantung). Mengapa? Karena semula Puskesmas hanya mengurusi 8 Program, lalu 13 Program dan akhirnya sebelum reformasi dibebanui 18 Program.
Setelah ada reformasi, Pusat tergugah dari mimpinya untuk menjadikan Puskesmas mampu melaksanakan 18 program. Maka lalu diubah manjadi ‘hanya’ 6 program disebut basic six yaitu Health Education (disederhanakan menjadi penyuluhan kesmas), KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) termasuk KB, Pemberantasan Penyakit Menular (P2M, Imunisasi di dalamnya), Kesehatan Lingkungan, Perbaikan Gizi Masyarakat dan Pengobatan (diwujudkan dalam Poliklinik dan Unit Rawat Inap).
Kinerja Puskesmas saat ini
Meskipun Puskesmas di Banjarnegara berlangsung dengan sederhana, bukan berarti mereka tidak berprestasi. Selama beberapa tahun dalam kesulitan kekurangan dokter, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan, petugas gizi Puskesmas, petugas Kesehatan Lingkungan, Juru Malaria Desa, tenaga administrasi, dll, Puskesmas menunjukkan ketahanannya dan kemampuannya bila dikelola dengan baik dan digerakkan, dikoordinir serta difasilitasi oleh DKK. DKK dan Puskesmas menjadi unit yang solid untuk membantu masyarakat meningkatkan derajat kesehatannya. Untuk mengatasi malaria misalnya, gerakan yang ditempuh adalah meningkatkan keterpaduan semua program (yang dulu kurang terpadu) dan Lintas Sektor.
Semua Subdinas wajib memprogramkan pemberantasan malaria. Kaderisasi untuk membuat Pos Malaria Desa dilaksanakan untuk 100 desa. Semula ada keengganan melakukan penyemprotan insektisida, dengan berbagai alasan ‘teknis dan departemental’. Tahun 2001 hanya desa wabah (3 desa) disemprot, 2002 4 desa, padahal desa endemis kita 68. Maka kita gerakkan staf DKK untuk mau menyemprot. Ada saran Depkes (Direktur P2B2) bahwa kalau suatu daerah endemis malaria harus disemprot dua kali setahun selama 3 tahun saja, diikuti semua pendekatan lainnya, misal kelambunisasi dan intervensi lingkungan untuk mengurangi jumlah nyamuk.
Lalu kita gerakkan masyarakat untuk mau swadaya membiayai operasional penyemprotan. Ternyata masyarakat sangat antusias, mau dan mampu membiayai per KK Rp. 3000,-. Insectisida dan supervisi teknis tanggungan Dinas Kesehatan (Prop dan Kabupaten). Digerakkan semua Lintas Sektor memberantas malaria. Puskesmas menggerakkan (kembali) UKS (yang lama ‘loyo’) dan Pos Malaria Desa. Pelatihan Pemilik Warung yang menjual juga Obat Anti Malaria (OAM) ilegal, untuk kita rekrut jadi kader (merangkul). Penyuluhan oleh Puskesmas yang sebelumnya stagnasi digiatkan kembali.
Hasilnya adalah sebagai berikut. Jika tahun 2002 jumlah kumulatif kasus malaria adalah 13.610, pada tahun ini jumlah kasus malaria kumulatif dari Januari sampai Juli adalah 4.592 (tahun lalu 8.493). Data tahun 2003 per bulan bisa kita lihat di bawah ini. Pelajaran yang dapat kita petik antara lain : (1) Perbaikan manajemen DKK dan Puskesmas (terutama Kepemimpinan dan Sistem Informasinya) merupakan kunci yang penting untuk keberhasilan penerapan program, (2) Puskesmas adalah Unit yang mampu (potensial) berkembang dan maju, jika dicukupi komponen inputnya, difasilitasi dan ditingkatkan kepemimpinan dan manajemennya (bukan sebaliknya misalnya disalah-salahkan terus).
Tabel Jumlah Kasus Malaria Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003
Bulan | Jumlah Kasus |
Januari | 1445 |
Februari | 805 |
Maret | 764 |
April | 367 |
Mei | 478 |
Juni | 324 |
Juli | 202 |
JPKM sebagai upaya mengatasi masalah
Strategi yang perlu dilaksanakan untuk memberdayakan Puskesmas dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya adalah mencukupi tenaga Puskesmas secara proporsional dan profesional, sehingga Puskesmas tidak perlu mengontrak sendiri (baca: membayar sendiri tenaga wiyatanya). Berikutnya juga mencukupi sarananya. Setelah itu Puskesmas didorong untuk mampu membiayai OP secara layak (swadana). Misalnya membeli plastik obat ya dengan plastik klip seperti apotik dan RS swasta, membeli spuit steril sekali pakai agar pasien terhindar dari penularan penyakit (HIV atau Hepatitis), membeli lap pel dan obat pel yang bukan karbol (baunya menusuk), membeli kertas untuk administrasi, membeli tinta printer agar mutu dokumennya baik, membeli yang kecil-kecil sendiri, misalnya wastafel atau perbaikan gedung ringan dst., dst. Sekarang ini Puskesmas masih membiayai sendiri beberapa tenaga kontraknya (wiyata bakti) dengan PADnya, sehingga sangat terbebani. Alhasil tugas OP (operasional dan pemeliharaan) menjadi tidak optimal.
Berikutnya kita harus mendorong untuk diterapkannya pembiayaan kesehatan dengan pra-upaya dan bersifat gotong royong, karena selama ini masyarakat kita masih kesulitan pembiayaan kesehatan karena membayar sendiri-sendiri langsung dari koceknya (out of pocket). Pada saat emergency dan tidak ada uang, masyarakat makin menderita karena harus mengutang dari kanan-kiri untuk membiayai pengobatan. Jadi wajiblah bagi kita untuk menggerakkan agar pembiayaan pra-upaya atau sejenis asuransi dapat terwujud. Program itu disebut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
Jika hal ini terlaksana, masyarakat tidak perlu pusing untuk membiayai pengobatan baik pada saat sakit biasa atau emergency (darurat). Masyarakat yang sehat tetap mengiur karena gotong royong membantu yang miskin dan sedang menderita. Setiap Kepala Keluarga (KK) hanya perlu kerja keras untuk membayar setiap awal tahun sejumlah biaya (premi) untuk dijaga kesehatannya sepanjang tahun apapun yang penyakitnya jika dilayani di PPK (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, misalnya RSU atau Puskesmas). Untuk mengelola JPKM dibentuk (oleh Pemda atau swasta juga boleh) Badan Pengelola (BP) yang bertugas menyeleksi PPK mana yang dikontrak (berdasar mutunya) dan membayar sejumlah biaya yang disepakati dengan dasar kapitasi (setiap orang / kepala dihitung kebutuhan setahunnya untuk berobat, diserahkan dimuka kepada PPK/RS/Puskesmas). Oleh karena itu petugas BP JPKM harus profesional dan amanah.
Dalam penelitian awal Depkes, setiap KK mampu membiayai kesehatan Rp. 7.231,- (Jawa Tengah) dan Rp.12.363,- (Kabuopaten Semarang) per bulan. Dengan angka ini, jika premi untuk membayar JPKM di sekitar angka ini, maka masyarakat sangat mungkin akan mau dan mampu. Menurut penelitian Departemen Kesehatan, hanya sekitar 16 % masyarakat mempunyai perlindungan pembiayaan kesehatan dengan asuransi kesehatan. Angka ini terendah di ASEAN. Sebagai contoh Filipina sudah 40%, Thailand bahkan 60%. Di Banjarnegara pernah dilaksanakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), namun dananya berasal dari Depkes untuk JPS. Belum ada penggerakan agar keluarga yang bukan Gakin membayar premi agar JPKM dapat lestari. Ketika dana dari Depkes habis, maka selesailah JPKM kita. Sekarang, sudah saatnya semua KK di Banjarnegara menyadari pentingnya JPKM agar semua warga dapat dijaga kesehatannya. Harapannya jika JPKM terlaksana, Banjarnegara menjadi Kabupaten Sehat, warganya sehat, produktif, cerdas, dan makin maju di kemudian hari.
(Ditulis Masrifan Djamil untuk Majalah Derap Serayu Kab. Banjarnegara, Agustus 2003)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar