Menarik sekali mengikuti pertemuan antara ICMI Provinsi Jawa Tengah dengan Wakil Gubernur di ruang kerja beliau kemarin, Senin 22 Mei 2006. Canda yang lahir menunjukkan keakraban kawan lama, dan berkesan “tinggi”. Pak Ali Mufiz yang sekarang Wakil Gubernur memang masih tercatat sebagai Wakil Ketua ICMI Orwil Jateng. Tokoh-tokoh kunci ICMI Jateng hadir dalam audiensi tersebut, antara lain DR. dr. Rofiq Anwar (Ketua), Prof. Amin Syukur, Ibu Fatimah (pengusaha), Harnomo (dosen FISIP UNDIP, kandidat doktor), Imam Munajat (dosen IAIN Walisongo, juga kandidat doktor), Multazam (dosen Unissula), Bambang Sukowati (wiraswasta), dll. Pak Amin Syukur, pakar Islam yang sekarang menekuni bidang tasawuf ketika satu-satu “diperkenalkan” kepada Pak Wagub, nyelethuk: “Kita mau mengadakan TOT Shalat khusyu’”. Kawan yang hadir menimpa: “TOT nya lulus, tetapi shalatnya entah bagaimana,” yang lain tertawa. Sebentar kemudian Pak Wagub nimbrung: “ Lho yang penting kan ada sertifikatnya. Nanti kalau seseorang meninggal, setelah dikafani, sertifikat TOT shalat khusyu’ diletakkan di dadanya,” maka semua tertawa renyah.
Pembicaraan bergulir ke acara inti yaitu silaturrahmi antara ICMI Orwil Jateng dengan Wakil Gubernur. Pak Wagub memberi pengantar bahwa pertemuan seperti ini sungguh patut disyukuri dan membahagiakan, karena dengan jabatan yang diembannya, pertemuan dengan siapapun menjadi sangat terbatas dan belum tentu bisa dilakukan, walaupun sudah dijadwalkan. DR. Rofiq Anwar, yang sekarang menjabat sebagai Rektor UNISSULA periode ke 2 memberikan pengantar, bahwa ICMI yang baru berusia 15 tahun akan mengadakan Musyawarah Wilayah dan diselenggarakan di Kabupaten Banjarnegara 26 – 28 Mei yad. Baru pertama kali ini akan dilaksanakan di daerah, karena sebelumnya selalu di Semarang. Karena jadi tuan rumah Muswil ICMI Jateng, Bupati Banjarnegara selaku Ketua ICMI Orsat Banjarnegara dan saya sebagai Ketua Panitia ikut diajak bertemu Wagub.
Selain memperkenalkan yang hadir, Ketua ICMI juga melaporkan kegiatan ICMI yang tidak pernah direlease di koran, tetapi langsung menyentuh kepentingan rakyat yaitu program ekonomi kerakyatan dengan mempelopori berdirinya dan membina Baitul Mal wat Tamwil (BMT. Untuk membina BMT, ICMI waktu itu membentuk PINBUK – Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), membina pedagang dan pekerja muslimah (Alisa Muslimah), Kajian Islam dan kajian iptek rutin. BMT sekarang sudah menjamur di setiap kota/kabupaten dan asetnya lebih dari 10 M.. Ketua ICMI Jateng juga menyampaikan rencana ke depan dengan Muswil yad. Dari laporan itu ICMI ingin menekankan bahwa selama ini telah berbuat yang penting bagi Indonesia khususnya di Jateng, tidak hanya berkutat di awang-awang kecendekiawanan, tapi menukik ke bumi dengan mempedulikan kaum dhuafa yang selalu terkalahkan, untuk dibela.
Giliran Wakil Gubernur memberikan komentar. Beliau menyambut baik dan akan melaporkan kepada Gubernur laporan dan permohonan agar Gubernur membuka dan menyambut dalam acara pembukaan Muswil. Lalu beliau menanggapi bahwa ICMI diminta untuk terus fokus pada gerakan ekonomi kerakyatan, karena banyak LSM Nasional (misal Damandiri) dan Internasional (misalnya GTZ, DIHK, dan LSM dari USA) mempunyai perhatian pada program itu. Jadi nanti ICMI bisa berperan banyak jika fokus pada program ekonomi kerakyatan. Yang menarik dari sambutan beliau adalah antara lain ini: “ Sekarang ini RRC demikian hebat menguasai perdagangan dunia, termasuk Indonesia, karena barang apa saja bisa dibuat oleh Cina dan dengan harga yang sangat murah. Barang-barang Cina juga membanjir ke negara kita dan mengalahkan barang-barang lokal. Jika kita tidak bangkit, nanti kita hanya menjadi pasar dari produk-produk Cina. Jadi ekonomi kerakyatan harus terus kita gerakkan untuk membangkitkan rakyat kita.”
Nah sudah saatnya semua pihak bergerak untuk yang serba kerakyatan. Industri Rakyat, Kesehatan Rakyat, Pertanian Rakyat, Sekolah Murah Untuk Rakyat, Angkutan publik yang tepat waktu dan murah untuk rakyat, Perpustakaan rakyat (yang lengkap dan jam buka lebih panjang), akses internet untuk rakyat sehingga pelajar dapat belajar sepuasnya, kapan saja (di USA, Singapura dll memakai tarif flat lokal), dst. Untuk menyebut-nyebut rakyat, tidak perlu harus takut dicurigai. Lha wong memang memerintah kan untuk kepentingan rakyat. Di bidang kesehatan, perlu dilakukan gerakan ini: Para tenaga kesehatan harus mulai bergerak ke arah yang sama dengan para pemimpin dan pakar negeri ini yang terus menyuarakan ekonomi kerakyatan. Rasanya samar-samar kita dengar gemanya, pemimpin kita di Jakarta dan pakar kita di PT menggelorakan kembali kesehatan rakyat!
Sering kita rasakan, kita masih berputar-putar pada pelayanan canggih padat dana di RS, Pembangunan RS baru, Akreditasi RS, ISO, BLU (Badan Layanan Umum), dll, namun program kesehatan masyarakat (baca: rakyat) disentuh samar-samar. Samar-samar karena dana ada di Pusat dan Provinsi, sedang di Puskesmas yang memang berhadapan langsung dengan rakyat dan realitas kesehatan, dananya minim. Paling-paling rame-rame menggotong PIN, setelah itu usai. Padahal 61 tahun kita merdeka, kita masih belum “becus” mendidik rakyat untuk buang hajat di tempat yang benar, belum “becus” memfasilitasi untuk memberdayakan rakyat agar bisa memperoleh air bersih dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan, belum jelas kapan “rumah sehat untuk semua” tercapai, dst, dst. Janganlah kita malah memperdayakan rakyat yang kurang tahu kesehatan, misal agar tergantung terus dengan tenaga kesehatan untuk usaha KURATIF!
Ayolah, sudah saatnya kita bicara kesehatan rakyat, dan bagaimana mewujudkannya. Paling tidak ada upaya gabungan antara lain sebagai berikut: (1) Pemberdayaan Puskesmas (al untuk SDM, alat, dana, IPTEK), (2) Pembenahan gaji tenaga kesehatan agar layak untuk hidup sehingga konsentrasi pada pekerjaan, (3) Pendidikan kesehatan dengan skala massif – dengan bertumpu pada pendidikan formal (aneh ya, kalau lulus SLA tidak tahu kesehatan), (4) Promosi kesehatan secara intensif dan besar-besaran serta kontinyu (health education), (5) Fasilitasi oleh negara yang lebih mendasar agar semua RAKYAT mendapat pelayanan kesehatan dasar (ASKES/JPKM dasar untuk semua rakyat Indonesia, Askes khusus sesuai kebutuhan bagi masyarakat yang mampu). Dan “last but not least” tentu saja diikuti peningkatan kemampuan RS/RSU, Akreditasi, ISO, Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan, diperkuat dengan manajemen (termasuk manajemen keuangan) RS dan Puskesmas yang sehat sebagaimana yang sekarang sedang giat diprogramkan, mengiringi program kebangkitan kesehatan rakyat tadi.
(Tulisan dalam rangka Menyongsong Muswil IV ICMI Jawa Tengah akhir Mei 2006 di Banjarnegara oleh Masrifan Djamil, Ketua Panitia Muswil ICMI Jateng)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar